sebuah artikel asli M Lingga Naashiruddinu/ Lomba Artikel Kemiskinan
Kemiskinan selalu menjadi masalah fundamental dan fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah menginterpretasikan kemiskinan, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak bangsa tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dan layak, kesulitan membiayai kesehatan, minimnya simpanan (tabungan), tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah lagi, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara layak (krisis pangan).
Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan dengan menggunakan cara apapun untuk bertahan hidup. Hal ini jelas berdampak pada angka kriminalitas masyarakat yang tinggi, terutama untuk daerah perkotaan.
Kemiskinan menjadi momok menakutkan bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjadikan negara terbebas dari pengurangan jumlah penduduk miskin. Parameter pemerintah, World Bank, dan BPS pun berbeda, mereka semua mengeluarkan versi terhadap parameternya masing-masing, bagi masyarakat awam, hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam penerimaan informasi dan pengolahan data selanjutnya. Pemerintah selalu berusaha mengurangi jumlah masyarakat miskin, tapi pada kenyataannya, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) semakin bertambah banyak. Walaupun Pertumbuhan Ekonomi Indonesia selalu berada diatas 6% untuk beberapa tahun belakangan ini, inflasi yang tinggi pada kuartal II tahun 2008 (11,2%) membuat semuanya seakan sia-sia. Inflasi yang menurut sebagian besar pengamat disebabkan karena cost-push inflation dimana biaya produksi barang dan jasa naik karena meningkatnya beban produksi akibat kenaikan harga BBM.
Data terkini BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin hingga Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang atau setara 15,42 persen, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,21 juta bila dibandingkan pada Maret 2007 yang mencapai 37,17 juta atau setara 16,58 persen, pernyataan ini sangat kontras dengan tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) yang memperkirakan warga miskin tahun ini akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen) pada beberapa bulan kedepan (Juni-Desember 2008). Lonjakan ini akibat kebijakan pemerintah khususnya menaikkan harga BBM sebesar 28,7 persen. Sungguh sangat ironis kondisi ini, Pada Bulan Maret 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia 34,96 juta (15,42 persen dari total penduduk) tapi hanya berselang beberapa bulan saja, khusunya karena kebijakan pemerintah yang bersikukuh menaikkan harga BBM menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk miskin secara signfikan sebesar 41,7 juta orang (21,92 persen) atau mengalami kenaikkan sebesar 6,74 juta (6,5 persen), data ini mengisyaratkan bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar 2,21 juta dari Maret 2007-Maret 2008 seakan tidak berarti, karena jumlah itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikkan 6,74 juta (3 kali lipat lebih).
Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi ini. Penduduk Indonesia sangat rentan terhadap kenaikkan harga (sangat elastis), sedikit saja kenaikkan harga, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, penduduk miskin adalah penduduk yang garis kemiskinannya Rp 166.700/orang/bulan. Sebelum kenaikkan BBM jumlahnya 34,96 juta. Dengan adanya kenaikkan BBM, hingga bulan Desember 2008 diperkirakan kebutuhan hidup layak bagi tiap individu adalah Rp 195.000/orang/bulan. Kondisi inilah yang menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan secara signifikan. Bagaimana tidak, income masyarakat tetap namun kebutuhan hidup secara layak meningkat. Kondisi inilah yang menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah untuk merealisasikan program-programnya dalam menurunkan angka kemiskinan, khusunya melalui program BLT. Jika program ini tidak tersalurkan secara tepat sasaran maka dampaknya besar terhadap masyarakat miskin, yaitu semakin tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, kesungguhan dan kesigapan dari para aparat pemerintah khususnya pada tingkat kelurahan dan kecamatan sangat diperlukan karena sebagai ujung tombak utama yang langsung terjun dan menghadapi masyarakat.
Rangkuman :Jumlah Penduduk miskin di Indonesia (BPS dan LIPI)Maret 2008 : 34,96 juta (15,42%)setelah kenaikan BBMJuni-Desember 2008 : 41,7 juta (21,92%)makanya banyak yang protes!!
